Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Tekan Pelanggaran Dan Kecelakaan

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mengedepankan keselamatan pengguna jalan melalui pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 yang berlangsung mulai 16 hingga 29 November 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Lapangan Apel Mapolres Sukabumi, Senin (16/11/2026). Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., serta diikuti oleh jajaran personel Polres Sukabumi dan unsur TNI, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Denpom III/I Kabupaten Sukabumi.

Dalam amanatnya, Kapolres Sukabumi menyampaikan bahwa operasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang akhir tahun.

Baca juga VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

Menurutnya, penanganan permasalahan lalu lintas tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan edukasi, pencegahan, serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar AKBP Benny Cahyadi.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Ia mengingatkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan keresahan.

“Saya tekankan kepada seluruh personel, jangan sakiti hati masyarakat. Laksanakan tugas dengan baik, kedepankan sikap humanis, dan jangan sampai ada tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai nama baik institusi,” tegasnya.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga perilaku, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial serta menghindari unggahan yang dapat mencoreng citra Polri. Para perwira juga diminta untuk selalu hadir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggotanya.

Pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Melalui operasi tersebut, Polres Sukabumi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

Dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”, Operasi Zebra Lodaya 2026 diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

(RM)

VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah spekulasi panas mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca-ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melempar manuver politik yang elegan namun menohok. Alih-alih berebut jatah kursi untuk kader internal, PKB justru menyodorkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai ‘sosok kunci’ dan mesin penjaga stabilitas koalisi Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan sikap ksatria partainya dalam menyikapi vacuum kekuasaan di orbit Istana tersebut. PKB secara resmi menyatakan tidak akan mengajukan kader internal, menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada Presiden Prabowo.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kami mengutamakan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai,” tegas Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Namun, di balik sikap ‘mundur teratur’ tersebut, PKB menyimpan rekomendasi yang tak bisa diabaikan oleh Istana. Jika Presiden meminta masukan, PKB dengan lantang menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat paling rasional dan berbobot untuk mendampingi Prabowo.

Menurut Rano, Dasco bukan sekadar politisi biasa. Ia dinilai sebagai ‘jembatan raksasa’ yang mampu merajut kekuatan parlemen dan menyatukan suara akar rumput—mulai dari buruh, UMKM, hingga pedagang kecil—ke dalam kebijakan pemerintah.

“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan, PKB menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan. Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan, dan mencari titik temu,” ujar Rano yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Sikap PKB ini seolah memberikan sinyal keras bahwa pengganti Gibran haruslah figur yang mampu mencegah friksi dan memastikan mesin pemerintahan tetap berjalan mulus tanpa risiko ‘matahari kembar’. Perpaduan antara loyalitas mutlak kepada Prabowo dan kematangan politik Dasco di parlemen dianggap sebagai formula anti-gagal untuk menjaga soliditas koalisi.

“Kapasitas merangkul dan loyalitas yang diiringi kemampuan komunikasi politik adalah modal mutlak. Persoalan buruh dan UMKM butuh saluran komunikasi yang baik ke pemerintah, dan Pak Dasco adalah penghubungnya,” tambah Rano.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, Presiden memang berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR. PKB memastikan bahwa rekomendasi Dasco adalah murni kalkulasi politik untuk kepentingan bangsa, bukan transaksional kursi.

“Keputusan akhir tetap di tangan kebijaksanaan Bapak Presiden. Tapi kami pastikan, Dasco Ahmad adalah jawaban atas kebutuhan stabilitas dan soliditas pemerintahan saat ini,” tutup Rano.

Langkah PKB ini kini menjadi bola panas di meja Presiden Prabowo. Apakah Istana akan melirik ‘mesin politik’ dari parlemen yang disodorkan PKB sebagai penyeimbang baru? Waktu yang akan menjawab.(*)

Tirtawening Gerak Cepat! 75 Persen Aliran Air di Babakan Hantap Kembali Mengalir, Dirut Tepis Keras Isu Pungli Jerigen

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Krisis distribusi air bersih di wilayah Babakan Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, terus diurai tuntas oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung. Lewat manuver teknis pemasangan pipa interkoneksi yang dikebut sejak Sabtu (14/11/2026), aliran air bagi warga di titik krusial—khususnya RW 08 dan RW 09—kini mulai kembali normal secara bertahap.

Hingga Minggu (15/11/2026) malam, sebanyak 75 persen pelanggan telah kembali menikmati pasokan air bersih. Capaian kilat ini menjadi bukti kerja nyata tim teknis Perumda Tirtawening di lapangan untuk menjawab keluhan warga.

Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Rizky Mediantoro, menegaskan bahwa pemasangan pipa interkoneksi merupakan langkah taktis perusahaan untuk memutus hambatan distribusi.

“Alhamdulillah, melalui pemasangan pipa interkoneksi, sekitar 75 persen aliran air sudah kembali mengalir kepada pelanggan. Kami terus melakukan evaluasi dan penanganan lanjutan agar distribusi air semakin optimal dan seluruh pelanggan dapat kembali menikmati layanan secara normal,” ujar Rizky dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Secara rinci, dari total 206 sambungan langganan (SL) yang terdampak di RW 09, 75 persen di antaranya sudah kembali teraliri. Sementara untuk 25 persen sisanya, Perumda Tirtawening terus menggenjot penyempurnaan teknis, termasuk memastikan dukungan pompa hisap agar tekanan air mampu menjangkau seluruh rumah warga secara merata.

Genjot Tekanan Air di Titik Interkoneksi Terusan Jakarta

Tak berhenti pada capaian 75 persen, Perumda Tirtawening langsung tancap gas menyiapkan langkah optimalisasi lanjutan. Fokus utama saat ini diarahkan pada titik interkoneksi di badan Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di samping Kali Cicadas. Pemeriksaan dan penyetelan teknis di titik vital ini dilakukan untuk mendongkrak tekanan air sehingga distribusi ke jaringan pelanggan menjadi jauh lebih deras dan stabil.

Tepis Keras Isu Jual Beli Air Rp1.000/Jerigen: “Clear, Tidak Benar!”

Di tengah upaya pemulihan di lapangan, Rizky Mediantoro juga pasang badan menepis isu liar mengenai dugaan oknum petugas yang menjual air baku seharga Rp1.000 per jerigen. Berdasarkan hasil investigasi internal yang dilakukan secara menyeluruh, tuduhan tersebut dipastikan tidak berdasar.

“Tidak benar! Kami telah melakukan investigasi. Petugas kami tidak ada yang memungut atau meminta biaya apa pun. Clear,” tegas Rizky dengan nada lugas.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Warga Babakan Hantap Lega: Air Kembali Lancar

Dampak nyata dari percepatan perbaikan ini langsung dirasakan oleh warga setempat. Juju, salah seorang warga Babakan Hantap, mengungkapkan rasa leganya setelah aliran air di rumahnya kembali normal pascaperbaikan.

“Alhamdulillah, sejak malam Minggu sampai hari ini air sudah lancar. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, air bisa lancar tanpa menggunakan pompa,” ungkap Juju.

Apresiasi serupa datang dari Asep, warga RT 04 RW 09 Babakan Hantap, yang membandingkan kondisi drastis sebelum dan sesudah penanganan dilakukan.

“Alhamdulillah airnya sudah jalan, sudah lancar. Kemarin-kemarin tidak lancar, alhamdulillah sekarang sudah lancar,” tuturnya.

Perumda Tirtawening memastikan akan terus mengawal ketat stabilitas pasokan air di wilayah Babakan Hantap—terutama RW 08 dan RW 09—hingga angka pemulihan menyentuh 100 persen dan seluruh pelanggan mendapatkan layanan prima secara berkelanjutan.

Sumber :Humas Perumda Tirtawening Kota Bandung

Editor : Azi

KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Langit parlemen mendadak terang benderang oleh cahaya Hak Asasi Manusia. Komisi III DPR RI, yang biasanya alergi terhadap transparansi, mendadak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kilat bersama Baintelkam Polri. Agendanya satu: Membungkus rapat-rapat kegiatan penyadapan lewat RUU Penyadapan.

Pemicunya? Bukan karena rakyat kecil yang privasinya diinjak-injak oleh aparat, melainkan karena ada “oknum” yang iseng menyadap kepala negara.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan wajah penuh keprihatinan—pura-pura atau tidak, kami serahkan pada penilaian sejarah—menyatakan bahwa penyadapan ilegal pada kepala negara adalah “dinamika sistem”. Padahal, bahasa manusianya sangat sederhana: “Maling teriak maling, dan pencuri panik karena alat sadapnya ketahuan.”.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Tak heran, RUU ini langsung “digas” polpolan tepat setelah RUU Perampasan Aset tuntas. Logikanya sangat jernih dan patut diacungi jempol: Setelah aset para koruptor diamankan dari jerat hukum, sekarang giliran jalur komunikasi yang harus dipagari betis agar tak ada yang menguping.

Kamus Besar DPR: Edisi Hak Privasi

Habiburokhman berdalih bahwa penyadapan menyangkut hak konstitusional dan mengutip Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan privasi sebagai *non-derogable rights* (hak yang tak bisa dikurangi). Wah, luar biasa! Baru kali ini parlemen ingat konstitusi dan putusan MK, itu pun baru setelah bos besarnya yang jadi korban.

Mari kita terjemahkan bahasa “diplomatis” parlemen ke dalam bahasa yang lebih jujur:

Bahasa Resmi DPR:.”Kita butuh aturan yang jelas, profesional, dan akuntabel agar tidak ada penyadapan di lu hukum demi melindungi hak konstitusional warga negara.”Artinya: “Tolong dong, kalau mau nyadap pejabat, izinnya yang susah, laporannya yang ribet, dan jangan sampai bocor ke publik. Biar kami yang ngatur sendiri kriterianya di belakang pintu tertutup.”

Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

Mengundang Serigala untuk Merancang Kandang Ayaml

Kehadiran Baintelkam Polri dalam RDP ini ibarat mengundang serigala untuk merancang undang-undang kandang ayam. Habiburokhman mengeluh bahwa aturan saat ini masih “beragam”, ada yang butuh izin pengadilan, ada yang tidak, dan “belum rinci”.

Tentu saja belum rinci! Kalau semua dirinci dan diawasi oleh pengadilan yang independen, bagaimana caranya para elite berbisik-bisik bagi-bagi kue tanpa ketahuan rakyat? Ketidakteraturan selama ini bukanlah “bug”, melainkan “fitur” yang sangat dinikmati oleh mereka yang berkuasa.

Bukan Untuk Rakyat, Tapi Untuk Penguasa

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang dibohongi. RUU Penyadapan ini tidak lahir dari cinta pada privasi warga negara yang sering diintimidasi lewat doxing dan pelacakan ilegal oleh aparat. RUU ini lahir dari trauma para penguasa yang menyadari bahwa tembok istana dan ruang rapat DPR ternyata tidak kedap suara.

Selamat bekerja, Komisi III dan Baintelkam. Pastikan pasal-pasal dalam RUU ini cukup tebal untuk membungkam mikrofon yang kebetulan menyala, dan cukup rumit untuk membuat hakim pengadilan pingsan saat membacanya.

Karena di negeri ini, privasi adalah hak asasi—tapi hanya jika Anda duduk di kursi empuk parlemen atau istana.

(Azi)

PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Di tengah hiruk-pikuk perebutan kursi panas Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) kembali menjadi “pengacau pesta” bagi para elit yang sedang mabuk kepayang oleh transaksi politik. Dalam pertemuan presidiumnya di Bandung, Minggu (15/11), PA 98 dengan lantang menolak wacana pengisian posisi Wapres dari kalangan militer.

Pesan mereka tegas dan menohok: Biarkan tentara kembali ke barak, jangan biarkan mereka menduduki kursi sipil dengan dalih “kompetensi”.

“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang. Menyikapi posisi Wapres yang kosong, kami pikir kiranya tidak diberikan kepada figur militer,” tegas Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya.

Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

Bagi PA 98, kursi Wapres bukanlah hadiah hiburan atau kursi empuk bagi mereka yang kalah dalam kalkulasi elektoral. “Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tambah Surya, sebuah sindiran keras bagi partai-partai yang kini sibuk menjilat ludah sendiri demi bagi-bagi kekuasaan. PA 98 mendesak agar kursi nomor dua ini diisi oleh sipil—teknokrat, profesional, atau politisi sipil yang paham bahwa negara ini butuh orang yang bisa mengurus ekonomi, bukan sekadar orang yang pandai berbaris.

Ironi Perpres 111/2025: Waspadai LGBTQ, Tapi “Aman” dengan Dwifungsi Baru?

Narasi yang dibangun PA 98 dalam forum ini menelanjangi hipokrisi negara. Organisasi ini menyoroti Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang dengan gagah menempatkan LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam dimensi sosial-budaya.

PA 98 setuju bahwa ancaman ideologi harus diwaspadai. Namun, mereka dengan tajam menunjuk hidung negara: “Jika negara begitu paranoid terhadap minoritas seksual, mengapa negara justru sedang tidur nyenyak menyaksikan militer merangkak kembali ke ranah sipil?”

PA 98 menyoroti program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). “Penguatan pertahanan harus berjalan seiring profesionalisme militer dan supremasi sipil. Jangan sampai kita sibuk mengusir hantu LGBTQ, tapi di halaman rumah kita sendiri, Dwifungsi ABRI bangkit lewat pintu belakang bernama Yonif TP,” sindir PA 98. Mengaburkan batas antara tugas perang dan urusan kantor camat bukanlah prestasi, melainkan kemunduran demokrasi.

Baca juga PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

Desakan Reshuffle: Hentikan Musik Kursi Kabinet ‘Family Gathering’

Tidak hanya soal Wapres, PA 98 juga menagih janji reformasi dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan *reshuffle* kabinet. Evaluasi ini bukan sekadar ritual tahunan atau ajang memindahkan menteri dari kementerian yang sepi ke kementerian yang banyak proyeknya.

PA 98 mengingatkan agar reshuffle tidak menjadi ajang “arisan” untuk mengakomodasi ego koalisi gemuk atau memuaskan nafsu oligarki. “Buka ruang bagi teknokrat dan akademisi. Evaluasi harus menyentuh kemampuan pemerintah menangani bencana, karhutla, dan konflik agraria—bukan sekadar kemampuan menteri membuat caption Instagram yang memukau,” tegas PA 98.

Misteri Penyadapan Presiden dan Bayang-Bayang “Deep State”

Dalam suasana yang semakin mirip novel thriller politik, PA 98 turut menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Organisasi ini mendesak Kapolri untuk tidak main-main.

“Usut tuntas aktor, motif, dan sumber dananya. Jika ada unsur makar atau operasi politik terorganisasi, hajar habis. Tapi ingat,” tegas Surya, “jangan sampai alat sadap negara ini malah disetel untuk membungkam kritik rakyat dan aktivis. Hak privasi dan kebebasan berpendapat harus dilindungi, bukan dijadikan bahan bakar paranoia penguasa.”

PA 98 juga mencium bau tidak sedap dari fenomena “deep state” dan oligarki yang kini beroperasi di luar nalar demokrasi formal, mengambil keputusan di ruang-ruang gelap sementara parlemen hanya berfungsi sebagai stempel.

Baca juga SKANDAL PROYEK UPI: PPK ‘GELAP MATA’ BAYAR LUNAS GEDUNG TAK UTUH, NEGARA TERBANG RP26 MILIAR!

Konsolidasi 25-26 November: Bukan Sekadar Minum Kopi di Bandung

Sebagai aksi nyata, PA 98 akan menggelar diskusi publik akbar pada 25–26 November 2026. Forum ini bukan sekadar ajang nostalgia aktivis 98 yang kini sudah beruban, melainkan konsolidasi lintas elemen—akademisi, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil—untuk merumuskan perlawanan terhadap oligarki.

Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, menutup pernyataan dengan sebuah peringatan keras bagi para pemegang anggaran: “Keberhasilan program tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dibakar atau seberapa megah infrastrukturnya, tapi dari apakah rakyat bisa makan dan apakah alamnya masih terjaga. Kami akan awasi hingga ke akar-akarnya.”

PA 98 menegaskan, mereka tetap membuka pintu dialog dengan pemerintah. “Tapi jangan harap kami akan menjadi ‘yes man’. Fungsi kami adalah mengkritik, bukan memuja.”

Bagi para elit yang sedang pesta pora di istana, pesan dari Bandung ini seharusnya menjadi tamparan keras: Romantisme 1998 mungkin sudah tua, tapi semangat untuk menolak kembalinya tirani—baik dalam bentuk militerisme maupun oligarki—tidak akan pernah mati.(Red)

 

Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Fatamorgana kekuasaan akhirnya runtuh. Kamis (12/11/2026), langit politik Istana Negara mendung seketika saat Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya. Di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Keputusan ini bukan sekadar drama politik atau pergantian figur di pos RI-2. Ini adalah eksekusi mati atas karier politik Gibran, sekaligus pukulan telak yang meruntuhkan bangunan dinasti politik Joko Widodo di lingkaran inti Istana Kepresidenan.

Siapa sangka, buku yang sempat dianggap sebagai serangan fajar dan konspirasi lawan politik itu, *”Gibran End Game”*, kini terbukti menjadi pisau bermata dua yang menggorok leher kekuasaan. Tuduhan dalam buku tersebut yang menyebut Gibran tidak pernah menamatkan pendidikan SMA-nya, baik di dalam maupun luar negeri, bukan lagi isapan jempol atau tudingan tanpa dasar.

Baca juga PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

Bom waktu itu meledak. Kasus surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang selama ini ditutupi, kini terkuak dan berujung pada cacat hukum serta moral yang memaksa Gibran mundur. Narasi keberlanjutan yang dijual bertahun-tahun kini hangus terbakar oleh satu masalah administratif yang berujung pada kehancuran.

Pengunduran diri Gibran menjadi preseden buruk dan peringatan keras bagi elit politik Indonesia. Ini adalah akhir dari proyek estafet kekuasaan yang dirancang dengan mesin politik raksasa. Bangunan dinasti yang dipaksakan tumbuh di atas fondasi yang rapuh, pada akhirnya kembali ke tanah.

Lantas, menjawab pertanyaan besar: Bisakah klan Jokowi bangkit di 2029?

Jawabannya terdengar seperti eulogi: Sangat sulit, jika bukan mustahil.

Modal politik yang dibangun dengan narasi pencitraan kini hancur lebur. Kepercayaan publik yang sempat direkayasa, kini berbalik menjadi amarah, skeptisisme, dan hilangnya respect. Di tahun 2029, klan Jokowi tidak lagi berhadapan dengan lawan politik konvensional, melainkan dengan memori kolektif rakyat yang menolak untuk dibohongi kembali.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Bagi Joko Widodo dan kroninya, tahun 2026 bukan lagi tentang bagaimana merawat warisan (*legacy*), melainkan tentang bagaimana menyelamatkan muka dari puing-puing dinasti yang mereka bangun sendiri.

“Gibran End Game” bukan sekadar judul buku yang bikin geger. Ia adalah realitas pahit yang kini harus ditelan mentah-mentah. Permainan telah usai, dan sejarah akan mencatat bahwa keserakahan kekuasaan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan sang pencipta.

(Azi)

PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

PALU, JURNAL TIPIKOR– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memotong segala spekulasi liar mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming pada Kamis (12/11/2026) lalu. Di hadapan ribuan jamaah pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menyatakan sikap tegas: pencarian pendampingnya tidak didasarkan pada kalkulasi politik praktis, melainkan petunjuk transendental.

Prabowo menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang memerlukan keberkahan. Oleh karena itu, ia menolak untuk terburu-buru dan lebih memilih menunggu “bisikan” dari Sang Pencipta.

“Saudara-saudaraku, banyak yang bertanya, siapa yang akan menggantikan Pak Gibran? Saya katakan dengan tegas: Saya tidak sedang mencari siapa yang paling kuat lobinya, atau siapa yang paling populer di survei. Saya sedang mendengarkan bisikan Yang di Atas. Saya menunggu petunjuk-Nya,” ujar Prabowo dengan suara lantang dan tatapan tajam di podium utama.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi para elite politik bahwa tidak ada ruang bagi transaksi dagang sapi dalam pengisian posisi strategis nomor dua tersebut. Prabowo menegaskan bahwa nama yang akan muncul nanti adalah nama yang telah “direstui” oleh langit, bukan hasil kompromi di bawah meja.

Meski dikejar jadwal padat kenegaraan—mulai dari agenda domestik Muhammadiyah, KTT ASEAN di Filipina, hingga KTT APEC di China—Prabowo memastikan bahwa fokusnya pada negara tidak mengurangi ketajaman spiritualnya dalam memilih pendamping.

“Jangan kira saya lupa. Di tengah hiruk-pikuk ASEAN dan APEC, hati saya tetap tertuju pada pencarian ini. Namun, pembicaraan serius dan finalisasi nama baru akan saya lakukan setelah saya kembali dari China. Saya ingin pikiran saya jernih, dan hati saya selaras dengan kehendak Yang Diatas,” tegas Prabowo.

Langkah Prabowo ini menutup celah spekulasi nama-nama yang beredar di kalangan pengamat politik. Presiden menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga terang secara spiritual.

“Ketika Yang Di Atas sudah memberi isyarat, maka saat itulah saya akan mengumumkan. Tidak sehari lebih cepat, tidak sehari lebih lambat,” tutup Prabowo.(*)

Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Sukabumi,jurnalgipikor.com,-Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Silaturahmi Kerja Daerah (SILAKDA) ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi yang dirangkaikan dengan pengukuhan 47 Ketua Organisasi Satuan (Orsat), di Pendopo Sukabumi, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan bertema “Peran ICMI untuk Sukabumi Mubarakah” tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi, penyelarasan program kerja, serta penguatan kontribusi kalangan cendekiawan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Menurut Sekda ICMI merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki peran penting melalui gagasan, pemikiran, dan rekomendasi konstruktif dalam mendukung pembangunan.

“Mari kita bangun Kabupaten Sukabumi dengan semangat kolaborasi dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” ungkapnya.

Baca juga Bupati Sukabumi Sampaikan Pentingnya Peran Kades Sebagai Ujung Tombak Pemda Dalam Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah

Sementara itu, Ketua ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, H. Iyan Mahpudin, menyampaikan bahwa pengukuhan 47 Ketua Orsat diharapkan semakin memperluas jangkauan organisasi hingga tingkat kecamatan. Ia juga menyebutkan bahwa ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi memperoleh penghargaan sebagai Orda Terbaik se-Jawa Barat pada 2026, yang menurutnya tidak terlepas dari kolaborasi dan hubungan baik dengan pemerintah daerah.

“Semoga kehadiran 47 Orsat ini menjadi kekuatan besar yang dapat menjangkau lebih luas, menggerakkan potensi umat hingga ke pelosok kecamatan di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Ketua ICMI ORWIL Jawa Barat, Prof. H. Sutarman, turut mendorong penguatan peran organisasi melalui program Satu Orsat Satu Desa Cendekia. Program tersebut diarahkan agar setiap Orsat dapat mendampingi satu desa dalam mengembangkan potensi dan kualitas masyarakat melalui kontribusi para cendekiawan.

Melalui SILAKDA dan pengukuhan kepengurusan Orsat tersebut, diharapkan konsolidasi ICMI semakin kuat dan program kerja organisasi dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan cendekiawan diharapkan mampu melahirkan gagasan serta solusi yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Bupati Sukabumi Sampaikan Pentingnya Peran Kades Sebagai Ujung Tombak Pemda Dalam Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut membahas harmonisasi sistem evaluasi kinerja desa melalui 12 program prioritas Bupati Sukabumi dalam mewujudkan Desa Mubarakah. Melalui kegiatan ini, pemerintah desa diharapkan memiliki pemahaman yang selaras terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ujarnya.

Baca juga Tidak Hanya Memberi Santunan, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi Tanamkan Etika dan Adab Pada Anak Asuh Dengan Membasuh Kaki Orang Tua

Ia juga meminta para kepala desa untuk membangun komunikasi yang baik dan bersikap kooperatif dalam menanggapi berbagai aspirasi maupun pertanyaan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui surat oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa.

“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” katanya.

Selain memberikan arahan, Bupati mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melalui rencana forum dialog kepala desa yang akan dibagi ke dalam enam wilayah. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Dalam sesi tersebut, Husni Farhani Mubarok Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memaparkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Melalui harmonisasi kebijakan dan penguatan pemahaman keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penyelenggaraan pemerintahan desa semakin responsif, transparan, dan selaras dengan 12 program prioritas daerah dalam mewujudkan Desa Mubarakah.

(RM)

Tidak Hanya Memberi Santunan, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi Tanamkan Etika dan Adab Pada Anak Asuh Dengan Membasuh Kaki Orang Tua

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Jumat kali ini, 13 November 2026, ada momen berbeda dalam pembagian santunan bagi anak-anak asuh IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi.

Momen berbeda itu ialah diajarkannya anak untuk membasuh kaki orang tuanya sebagai wujud bakti, hormat, dan kasih sayang.

Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa bulan November ini ada hari yang sangat spesial yang sering kita peringati yaitu Hari Pahlawan. Dimana pahlawan sejati bagi anak-anak yaitu orang tua.

“Dimana saat melahirkan orang tua sudah bertaruh nyawa demi lahirnya anak, ditambah perjuangan orang tua mendidik dan memberinya penghidupan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya tidak hanya memberi santunan kepada anak-anak asuh, tetapi juga memberi mereka bekal berupa adab dan etika untuk hormat dan berbakti kepada orang tuanya.

Baca juga SKANDAL PROYEK UPI: PPK ‘GELAP MATA’ BAYAR LUNAS GEDUNG TAK UTUH, NEGARA TERBANG RP26 MILIAR!

Kegiatan pembasuhan kaki orang tua tersebut berlangsung haru dan penuh makna. Para anak asuh tampak dengan tulus membasuh kaki orangtuanya, sebagai simbol penyesalan, rasa hormat, dan doa agar orang tua selalu diberi kesehatan dan kemuliaan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, anak-anak asuh IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi tidak hanya terbantu secara materi, tetapi juga terbentuk karakternya menjadi anak-anak yang beradab, beretika, dan berbakti kepada orang tua sebagai pahlawan sejati dalam kehidupan mereka.

(Rama)